DUMAI – Tuntutan agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan kian menguat. Gelombang desakan datang dari kalangan mahasiswa di berbagai daerah, yang menilai urgensi UU ini sudah tidak bisa ditunda lagi mengingat maraknya praktik korupsi, tindak pidana pencucian uang, hingga penguasaan aset negara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Mahasiswa menegaskan, UU Perampasan Aset bukan hanya menjadi instrumen hukum untuk menindak pelaku korupsi, tetapi juga sebagai langkah konkret mengembalikan hak negara dan rakyat dari kerugian yang ditimbulkan.
Menanggapi hal tersebut, Jon Akmal, S.Sos, selaku media kontrol sosial dari DPD Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Kota Dumai, menyampaikan pandangannya. Ia menilai, urgensi perampasan aset tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga di daerah.
“Korupsi, gratifikasi, dan penguasaan aset ilegal seringkali juga terjadi di daerah. Jika UU Perampasan Aset ini benar-benar diterapkan, maka akan ada efek jera dan keadilan bisa lebih merata. Jangan sampai aset negara dan daerah dikuasai oleh segelintir orang, sementara masyarakat luas dirugikan,” ujar Jon Akmal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pers memiliki peran penting dalam mengawal isu ini agar tidak berhenti pada tataran wacana. Menurutnya, media harus hadir sebagai kontrol sosial untuk memastikan UU ini benar-benar menjadi prioritas di DPR RI serta ditegakkan di semua level pemerintahan, termasuk daerah.
“DPD SPI Dumai siap bersinergi dengan mahasiswa, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum dalam mengawal urgensi UU Perampasan Aset. Kami ingin melihat Dumai dan Indonesia secara umum menjadi lebih bersih dari praktik korupsi yang merugikan rakyat,” tambahnya.
Desakan mahasiswa bersama dukungan dari berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat mempercepat langkah pemerintah pusat dan DPR RI dalam mengesahkan UU Perampasan Aset yang sudah lama ditunggu-tunggu.
Rilis : DPD SPI Dumai
