Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh akademisi dari Kota Dumai di kancah internasional. Hildawati, S.Sos., M.Si., (Cand) Ph.D., dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai, berhasil dinyatakan lolos sebagai penerima pendanaan Hibah BIMA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.
Hildawati memenangkan hibah bergengsi tersebut dalam skema Penelitian Fundamental Reguler. Keberhasilan ini menjadi catatan penting bagi institusi STIA Lancang Kuning Dumai, mengingat persaingan ketat dalam perolehan dana riset nasional yang dikelola oleh kementerian.
Penelitian yang diusulkan mengangkat isu krusial mengenai aksesibilitas teknologi bagi kelompok rentan dengan judul:
"Integrasi Assistive Technology Compatibility dalam Extended UTAUT: Komparasi Adopsi E-Government pada Penyandang Disabilitas Sensorik Indonesia dan Malaysia"
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana layanan pemerintahan berbasis digital (e-government) dapat diakses secara inklusif oleh penyandang disabilitas sensorik. Dengan menggabungkan teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang diperluas, Hildawati berupaya merumuskan model adopsi teknologi yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Menariknya, riset ini tidak hanya berskala nasional tetapi juga melibatkan kolaborasi internasional. Hildawati, yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral (S3) di Universitas Utara Malaysia (UUM), menggandeng pakar dari Malaysia dalam tim penelitinya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan Dosen lainnya dari STIA Lancang Kuning Dumai sebagai anggota, yaitu Dila Erlianti, S.Sos., M.Si. Anggota peneliti lainnya berasal dari Universitas Prima Indonesia yaitu Arifin, B.BA., M.EC.
Adalah Dr. Muslimin Bin Wallang, salah seorang dosen dan peneliti senior dari Universitas Utara Malaysia, yang bertindak sebagai mitra peneliti dalam studi komparatif ini. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perbandingan kebijakan dan implementasi e-government di kedua negara serumpun tersebut.
Dihubungi secara terpisah, Hildawati menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. Menurutnya, penelitian ini bukan sekadar tugas akademik, melainkan bentuk kepedulian terhadap kesetaraan akses layanan publik.
"Kami berharap hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah, baik di Indonesia maupun Malaysia, dalam merancang sistem layanan digital yang tidak meninggalkan siapapun, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas," ujarnya.
Keberhasilan ini juga diharapkan dapat memotivasi dosen-dosen lain di STIA Lancang Kuning Dumai dan perguruan tinggi di Riau untuk terus berinovasi dan berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional.**
